Apa itu Wajib Pajak menurut UU KUP?

Ada banyak orang yang memahami makna wajib pajak hanya sebatas pada mereka yang telah melapor pajak. Sehingga pemaknaan hak dan kewajiban perpajakan menjadi kabur.

Apa itu Wajib Pajak menurut UU KUP?

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Berikut ini adalah 3 anggapan yang salah tentang wajib pajak:

1. Wajib Pajak hanya mereka yang mempunyai NPWP

Anggapan ini tentu kurang tepat. Karena tidak semua wajib pajak memiliki NPWP. Apa itu NPWP? NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah deret angka yang diberikan oleh ditjen pajak kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Wajib Pajak hanya mereka yang mempunyai penghasilan

Sebagian orang menganggap wajib pajak adalah mereka yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal tersebut tentu tidak benar. Karena mereka yang memiliki penghasilan dibawah PTKP pun tetap dianggap wajib pajak dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajaknya.

3. Wajib Pajak hanya mereka yang membayar pajak

Banyak orang disekitar kita beranggapan bahwa Wajib Pajak adalah mereka yang membayar pajak. Padahal bedasarkan Undang-undang, Wajib Pajak juga memiliki wewenang untuk memungut pajak. Seperti bendahara, pejabat pemegang kas, badan tertentu baik pemerintah ataupun swasta yang berkenaan dengan impor dan usaha produksi otomotif dan semen, serta badan tertentu yang memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang sangat mewah.