Berakhir Polemik Pajak Pertambahan Nilai Untuk Travel Umroh

Akhirnya tergambar jelas mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk travel umroh dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2020.

Berakhir Polemik Pajak Pertambahan Nilai Untuk Travel Umroh
Sumber gambar: CNBC

Setelah banyak menuai polemik terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada usaha travel umroh, sekarang sudah semakin jelas dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2020 (92/PMK.03/2020)

Dalam pasal 3 di sebutkan Jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. jasa pelayanan rumah ibadah;

b. jasa pemberian khotbah atau dakwah;

c. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan;

d. jasa lainnya di bidang keagamaan.

Kemudian dipertegas dalam pasal 4 : Jasa lainnya di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

a. jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah; dan

b. jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata.

 

Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. jasa Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan/atau Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah ke Kota Makkah dan Kota Madinah;

Namun sering kali travel umroh mengadakan program Umroh Plus Wisata ke tempat lain. Atas nilai wisata ketempat lain tersebut harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini tertuang dalam pasal 7.

"Dalam hal jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selain menyelenggarakan perjalanan ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain, jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain dikenai Pajak Pertambahan Nilai."