Cara Membuat Faktur Pajak jika Pembeli Tidak Punya NPWP

Setiap PKP wajib membuat Faktur Pajak saat berlangsungnya transaksi barang kena pajak atau jasa kena pajak, salah satunya syarat identitas memenuhi kewajiban perpajakan adalah adanya NPWP. Lalu, bagaimana cara membuat Faktur Pajak jika pembeli tidak adanya NPWP ?

Cara Membuat Faktur Pajak jika Pembeli Tidak Punya NPWP
Sumber Foto : Klikpajak.id

Aturan Faktur Pajak Tanpa NPWP Pembeli

Mengingat bahwa pentingnya Faktur Pajak bagi PKP, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitan aturan untuk setiap transaksi dengan pembeli tanpa NPWP.

Ketentuan ini tertuang dalam Perdirjen-pajak Nomor PER-26/PJ/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Ketika pembeli BKP atau JKP adalah orang pribadi yang tidak punya NPWP, maka dalam kolom e-Faktur harus diisi sebagai berikut:

  • Kolom NPWP pembeli diisi dengan 00.000.000.0-000.000
  • Harus menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Atau nomor paspor bagi Warga Negara Asing (WNA)

Untuk e-Faktur yang sudah terlanjur dibuat dan tidak mencantumkan NIK, disarankan untuk segera dilakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan dikenai sanksi.

Khusus bagi PKP yang merupakan pedagang eceran, diizinkan tetap menggunakan faktur pajak sederhana sehingga tidak perlu mencantumkan NIK atau nomor paspor pembeli.

Cara Pembuatan Faktur Pajak Tanpa NPWP Pembeli

Pada umumnya cara pembuatan Faktur Pajak untuk transaksi dengan pembeli tanpa NPWP sama saja dengan pembeli yang memiliki NPWP.

Bedanya pada saat pengisian identitas pembeli. Ketentuan pengisian identitas pembeli tanpa NPWP diatur dalam Pasal 4A ayat 2 Perdirjen-Pajak No.PER-26/PJ/2017 yang berisi:

1. Nama dan alamat pembeli BKP atau JKP diisi dengan nama dan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor

2. NPWP pembeli BKP atau JKP diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan NIK atau nomor paspor untuk WNA dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur

Ketentuan yang dikeluarkan ini oleh DJP secara tegas mewjbkan PKP menerbitkan Faktur Pajak meski pembeli tidak adanya NPWP.

Pembeli tanpa NPWP wajib memberikan identitas diri berupa:

  • Nama
  • Alamat
  • Nik
  • Atau Nomor paspor untuk WNA

Jika tidak menyertakan identitas pembeli dan keterangan sesuai syarat, maka e-Faktur tidak bisa diterbitkan.

Mengenai e-Faktur yang sudah diterbitkan tanpa menyertakan identitas pembeli yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, e-Faktur tersebut termasuk e-Faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Format serta bentuk formulir Faktur Pajak harus sesuai keperluan PKP, DJP tidak mengeluarka aturan baku mengenai format, ukuran, atau bentuk Faktur Pajak.

Oleh sebab itu, dapat digunakan bon, kuitansi, suarat Invoice, dan bukti transaksi sejenisnya sebagai Faktur Pajak karena statusnya setara atau disamakan dengan Faktur Pajak.

Semua berkas tersebut disebut setara dengan Faktur Pajak karena sudah ditegaskan dalam Surat Edaran Dirhen Pajak No.SE-56/PJ/2010 dengan syarat telah memenuhi aturan pasal 13 ayat 5 UU tentang PPN.

Berkas transaksi dianggap setara dengan Faktur Pajak apabila di dalamnya terdapat:

  • Jenis BKP atau JKP dan jumlah harga jua atau penggantian dan potongan harga
  • Jumlah PPN yang dipungut
  • Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut
  • Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak serta nama atau tanda tangan pihak yang berhak menandatangani Faktur Pajak