Cara Menggabungkan NPWP Suami Istri

Ketika anda punya seorang teman, anggota keluarga, tetangga, atau diri sendiri menikah, ucapan yang lazim terdengar biasanya ialah 'selamat menempuh hidup baru'. Tak bisa dipungkiri, bahwa banyak perubahan setelah seseorang menikah, dan akhirnya mereka akan menjalani hidup baru. Hal yang paling berubah adalah bagaimana cara mengelola keuangan, cara mengatur waktu, atau profesi pekerjaan, bahkan termasuk kewajiban perpajakannya, trutama dalam hal kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Cara Menggabungkan NPWP Suami Istri
Sumber Foto : Klikpajak.id

Prosedur Menggabungkan NPWP Suami dan Istri

Untuk Menggabungkan NPWP suami dan istri, ada beberapa tahap yang wajib dilakukan. Berikut ini beberapa langkah mudah untuk penghapusan NPWP istri:

Langka pertama : Lengkapi Dokumen Wajib

Sediahkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penutupan NPWP. Di antaranya yaitu:

- FC KTP suami & istri 

- FC NPWP  suami & istri

- FC kartu Keluarga

- FC Surat Nikah

- Surat pernyataan tidak membuat perjanjian pisah harta dan penghasilan

Langkah Kedua: Ajukan Permohonan Penghapusan NPWP secara Online

Langkah selanjutnya yaitu unduh formulir penghapusan NPWP di situs web Direktorat Jendral Pajak di Pajak.go.id. Masuklah keberanda kemudian cari pilihan menu download formulir perpajakan. Terus pada kolom search, ketik saja "Penghapusan NPWP". Maka akan muncul formulir yang dibutuhkan dan tinggal unduh formulir tersebut.

Selanjutnya ajuhkan permohonan penghapusan NPWP secara online, caranya isi formulir penghapusan NPWP secara online. Permohonan ini wajib dilengkapi dengan tanda tangan elektronik. Terakhir serahkan seluruh dokumen softcopy melalui aplikasi e-registrasi ke alamat ereg.pajak.go.id

Langkah Ketiga : Kirimkan Dokumen ke Kantor Pajak Pratama (KPP)

Setelah selesai mengajuhkan permohonan secara online, selanjutnya kirimkan persyaratan berupa hardcopy dan ditunjukan kepada kantor pajak pratama di mana NPWP yang hendak dihapus diterbitkan.

Untuk lebih jelasnya, apabila memungkinkan sebaiknya datang langsung menuju Kantor Pajak Pratama tersebut. Karena apabila dalam rentang waktu 14 hari kerja setelah pengajuan permohonan penutupan NPWP via online dokumen lengkap tidak diterima oleh pihak Kantor Pajak Pratama, maka permohonan penghapusan NPWP tersebut dianggap tidak pernah diajukan. Namun sebaliknya, apabila pada dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap oleh Kantor Pajak pratama, untuk selanjutnya akan diterbitkan bukti penerimaan surat elektronik.

Langkah Keempat : Verifikasi Maksimal 6 Bulan

Setelah itu Direktorat Jendral Pajak akan melakukan pemeriksaan atau verifikasi atas permohonan penghapusan NPWP. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan keputusan akan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal bukti penerimaan. Dan yang terakhir yang akan diverifikasi adalah status seluruh NPWP cabang Wajib Pajak ketika penghapusan NPWP dilakukan terhadap NPWP Pusat. Sehingga pada saat penutupan, tidak ada hal-hal yang belum diselesaikan. Baik oleh pihak Wajib Pajak maupun dari pihak kantor pajak yang bersangkutan.

Langkah Kelima : Penerbitan Keputusan

Apabila dalam proses verifikasi berjalan dengan lancar, atau terdapat hasil berupa rekomendasi penghapusan NPWP, barulah keputusan penghapusan NPWP akan diterbitkan. Jika tidak ada utang pajak hal tersebut akan berjalan cepat dan lancar. Namun apabila ada utang pajak, permohonan penghapusan NPWP baru bisa diterbitkan bila terjadi beberapa hal, diantaranya yaitu penagihan sudah kadaluarsa, wajib pajak tidak memiliki harta kekayaan, dan tidak ada proses hukum atau administrasi.