Dalam Pemakaian PPh Final UMKM Tidak Ada Lagi Perpanjangan Waktu

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan masa pengenaan pajak penghasilan (PPh) final sesuai dengan PP 23/2018 tidak bisa diperpanjang lagi. 

Dalam Pemakaian PPh Final UMKM Tidak Ada Lagi Perpanjangan Waktu
Indonesia.go.id

Dalam ketentuan Pasal 5 PP 23/2018, dalam pengenaan PPh Final berlaku paling lama 3 tahun  untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan kamonditer (CV), atu firma.

Waktu dalam pengenaan PPh Final untuk wajib pajak orang pribadi paling lama 7 tahun. Perhitungan waktu dilakukan sejak tahun pajak terdaftar (setelah berlakunya PP 23/2018) atau sejaktahun pajak 2018 (bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya PP 23/2018).

Salah satu Contact Center DJP, Kring Pajak, mengatakan bagi wajib pajak yang telah melewati jangka waktu tertentu dalam PP 232018 wajib membayar angsuran PPh Pasal 24 mulai tahun pajak pertama wajib pajak memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum.

Sehingga tidak bisa lagi menggunakan PP 23/2018 maupun melakukan perpanjangan, melaui tulis Kring Pajak di Twitter-nya.

Selain tentang PPh Final PP 23/2018, ada juga bahasan mengenai kenaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terkait dengan perpajakan. Selama semester l/2020, jumlah LTKM perajakan tercatat sebanyak 793, naik 6% dibandingkan posisi periode yang sama tahun lalu.

Khusus untuk buan Juni 2020, berdasarkan pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah LTKM perajakan tercatat sebanyak 172. Jumlah tersebut naik 67% dibandingkan dengan posisi pada Juni 2019 sebanyak 103 kasus.

Berikut penjelasan berita selengkapnya.

  • Tahun Depan, PT Harus Pakai PPh Ktentuan Umum

Direktur Penyuuhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ada sekitar 2,3 juta wajib pajak yang menggunakan skema PPh Final PP 23/2018. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 200.000 yang merupakan wajib pajak badan.

Yang mesti beralih ke ketentuan umum tahun depan hanya wajib badan (berbentuk PT) yang sejak 2018 menerapkan skema PPh Final 0,5%, kata Hestu.

Adapun penetapan batas waktu pemanfaatan fasilitas PPh Final UMKM dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

  • Kategori Berisiko Tinggi 

Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyatakan transaksi mencurigakan terkait perpajakan memang meningkat cukup tinggi. Menurutnya, tindak pidana pajak masi masuk ketegori berisiko hingga saat ini.

  • Perkuat Kerja Sama

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas masi perlu mendalami laporan PPATK untuk sampai pada tahap potensi penetapan dan penagihan pajak.

Hestu mengaku akan terus berkoordinasi dengan PPATK. Dia berharap kerja sama yang dijalin semakin memperkuat kemampuan DJP untuk mengungkap praktik atau modus kejahatan perpajakn. Salh satu kasus yang ditemuan adalah penggunaan faktur pajak fiktif.

  • RUU Pajak atas Barang dan Jasa

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Paja (DJP) 2020-2024, otoritas memasuan rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pajak atas Barang dan Jasa. RUU ini sebagai pengganti dari UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DJP menyatakan RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa dengan lebih membatasi pemberian fasilitas. Selain itu, melalui RUU itu, pemerintah akan mengatur ulang batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang saat ini mencapai Rp4,8 miliar.

  • 3 Rancangan PMK Terkait dengan PPMSE

Pemerintah saat ini menyusun adanya rancangan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang penyampaian teguran kepada pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) luar negeri atau perwakilannya.

Kemudian, adanya rancangan PMK mengenai usuan pemutusan akses terhadap pedagang, penyedia jasa, dan PPMSE asing. Lalu, ada rancangan PMK terkait dengan pemutusan akses kepada menteri yag menyelenggara urusan komunikasi dan informatika.

  • Pengkerditan Langsung 1.000 Pajak Masukan

Pengkreditan pajak masukan melalui fitur prepopilated pada e-faktur 3.0 tidak harus dilakukan dengan memilih (klik) satu persatu. DJP mengatakan pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan per halaman yang memuat sebanyak 1.000 data pajak masukan.

Pada fitur prepoplated pajak masukan juga disediakan meni filter by nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nomor faktur. Dengan demikian sambung DJP, PKP dapat memilih pajak masukan yang akan dikreditkan per masa pajak berdasarkan menu tersebut