Daya Tarik Tax Allowance Sebagai Simplikasi Aturan Untuk Percepatan Investasi

Daya Tarik Tax Allowance Sebagai Simplikasi Aturan Untuk Percepatan Investasi

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 guna merevisi aturan sebelumnya yang bertujuan untuk mendorong kemudahan berusaha dan mendorong perekonomian dengan cara mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu yang sebelumnya diatur dalam PMK No.11/PMK.010/2020. 


Ketentuan tersebut akan mulai berlakukan pada tanggal 11 Agustus 2020 mendatang. Dalam menangani hal tersebut Kementerian Keuangan telah menunjuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menerima wewenang dalam pengajuan tax allowance menggantikan wewenang Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sehingga setelah tanggal diberlakukannya ketentuan tersebut,para investor langsung dapat mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) melalui Online Single Submission (OSS) yang merupakan portal milik BKPM. Selain itu,dalam PMK No.96/2020 ini,pengajuan permohonan dapat dilakukan secara off-line (luar jaringan)


Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, “perubahan PMK tersebut bertujuan untuk penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi-prosedur perizinan dan pemberian fasilitas investasi diserahkan kepada BKPM.”


Melalui perubahan ketentuan atau mekanisme yang telah tercantum dalam PMK terbaru,pemerintah berharap kinerja BKPM mampu menarik investasi ke dalam negeri meningkat secara signifikan. Dan dengan demikian,perubahan tersebut nantinya dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.