DPRD Sarankan Pemerintah untuk Manaikan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah

DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, menyarankan kepada pemerintah kota untuk menaikan tarif pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setelah usai masa pandemi kovid-19.

DPRD Sarankan Pemerintah untuk Manaikan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah
Sumber Foto : DDTCNews

DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, menyarankan kepada pemerintah kota untuk menaikan tarif pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setelah usai masa pandemi covid-19.

Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam HS mengatakan, selama masa pandemi telah menyebabkan pendapatan daerah pada tahun ini menyusut. Menurutnya, Pemkot Bontang dapat memanfaatkan momentum untuk memulihkan ekonomi untuk mengerek PAD ke 2021.

"Hal ini baru menjadi usulan. Tapi kalau kajian sudah ada, walau kondisi pandemi pun, sebenarnya kenaikan tarif pajak dan retribusi daerah ini pun tidak masalah," katanya, dikutip pada minggu kemarin (01/11/2020).

Adapun Rustam HS mengatakan untuk kebijakan menaikan tarif pajak dan retribusi daerah ini dapat menjadi opsi yang pas untuk memperbaiki kinerja PAD Kota Bontang. Meski demikian, kebijakan ini masi perlu memperhatikan pada kajian dan pembahasan yang lebih dalam antara pemkot dan DPRD.

Jika pada akhirnya tarif pajak dan retribusi daerah ini naik, maka Rustam HS memastikan angkanya tidak akan memberatkan bagi masyarakat. Menurutnya, Pemkot dan DPRD Bontang akan selalu memperhitungkan berapa kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Rustam HS menilai pada saat situasi yang sulit saat ini, Pemkot Bontang harus lebih pintar dalam mencari celah untuk menaikan PAD. Pasalnya, produksi dan harga minyak dan gas bumi yang biasanya menjadi andalan PAD Bontang, kini mengalami penurunan yang anjlok.

Pada Kondisi yang makin sulit, ketika dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi andalan pendapatan Bontang juga ikut menurun.

Hal ini ini pun upaya  juga untuk mendorong kemandirian pemerintah daerah, pada RAPBD untuk tahun 2021, Pemkot dan DPRD Bontang akan merencanakan DBH senilai Rp628,7 miliar, akan tetapi yang disetujui pemerintah pusat dan DPR RI hanya Rp490,5 miliar.

Nilai itu sudah mencakup DBH pajak Penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB),sektor sumber daya alam yang Terdiri atas kehutanan, migas, minerba, dan perikanan.