Info Pajak! Adanya Aturan Baru pada Pelaporan SPT Tahunan Online Badan atau Perusahaan

Pemerintah telah merilis sejumlah ketentuan baru terkait adanya pelaporan SPT Tahunan Online Badan atau perusahaan. Lalu apa sajakah ketentuannya mari kita simak penjelasan berikut ini?

Ketentuan Baru terkait Pelaporan SPT Tahunan Online Badan

Pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, DJP meluncurkan tiga ketentuan baru yang harus anda perhatikan oleh wajib pajak badan saat menggunakan layanan e-Filing.

1. Wajib Memisahkan Lampiran SPT Tahunan Badan

Pertama, pengguna atau wajib pajak harus memisahkan SPT Tahunan Badan. Lampiran tersebut terdiri dari tujuh komponen, di antaranya yaitu:

• Laporan Keuangan
• Daftar Nominatif Biaya Promoso dan/atau Biaya Entertainment
• Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23/2018
• Laporan Perbandingan antara Utang-Modal serta Laporan Utang Swasta-Luar Negeri
• Berkas/dokumen lampiran khusus WP Migas
• Berkas/dokumen lampiran khusus Badan Usaha Tetap (BUT)
• Dokumen lampiran lainnya

2. Memisahkan Dokumen yang Wajib dan Tidak Wajib untuk Dilampirkan

Kedua, adanya dokumen yang wajib dan tidak wajib diampirkan oleh wajib pajak pelapor SPT Tahunan Badan.

Dokumen wajib tersebut adalah laporan keuangan, sementara lampiran lainnya tidak diwajibkan. Apabila tidak ada, maka tak perlu dilampirkan.

3. Lampiran Dalam Bentuk PDF

Ketiga, penamaan file untuk masing-masing lampiran dalam bentuk PDF diatur oleh DJP.

Untuk lebih jelasnya akan  diuraikan dalam tabel berikut ini: