Inilah Keuntungan Menerapkan PP Nomor 23 Tahun 2018 !!!

Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 memiliki banyak keuntungan sejak saat di sahkan pada tanggal 1 Juli 2018 sebagai pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013

Inilah Keuntungan Menerapkan PP Nomor 23 Tahun 2018 !!!
Blog mas fathur

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diperoleh Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu. Kebijakan tersebut mengatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang sebelumnya di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

PP Nomor 23 merupakan pengenaan Pajak Penghasilan Final (Final PPh) yang mengumpulkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pajak sasaran yang mengandung predaran bruto (omzet) 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun. Batasan nilai omzet ini Tujuannya agar pemerintah dapat mengumpulkan sebanyak mungkin UMKM agar terlibat dalam sistem perpajakan.

Dengan adanya PP 23 Tahun 2018 pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif PPh Final yang mulanya 1% menjadi 0,5% dari omzet yang diperoleh setiap bulannya oleh wajib pajak. Dan untuk perubahan lainnya yaitu pemerintah menentukan jangka waktu pengenaan PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak, yaitu:

  • jangka waktu pengenaan PPh paling lama 7 tahun masa pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
  • jangka waktu pengenaan PPh paling lama 4 tahun masa pajak untuk Wajib Pajak Badan yang membentuk koperasi, CV, atau Firma.
  • Batas waktu paling lama 3 tahun untuk pajak Wajib Pajak Badan yang terdiri dari Perusahaan Terbatas.

Kebijakan PP Nomor 23 tahun 2018 mendukung harapan UMKM untuk mendorong aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan berbagai cara memberikan kemudahan bagi para pengusaha UMKM dalam pembayaran pajak, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia hingga saat ini. Dan selain itu, dengan pemberlakuan PP Nomor 23 ini juga memberikan tiga keuntungan besar bagi para pemberi bantuan UMKM, seperti:

  1. Pelaku UMKM akan memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan melakukan investasi karena pajak yang ditanggung oleh UMKM akan menjadi lebih kecil.
  2. Pelaku UMKM akan semakin membantu dalam meningkatkan ekonomi formal, menggerakkan roda keuangan indonesia dan meningkatkan peluang agar dapat memperoleh akses terhadap dukungan finansial.
  3. Dengan diijinkannya jangka waktu pemberian PPh Final, otomatis memberi waktu juga untuk para pelaku UMKM agar siap sebelum pajak kembali.

Dengan adanya beberapa keuntungan dari kebijakan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini tentu menjadi harapan besar agar lebih banyak lagi UMKM yang berhasil mengembangkan bisnisnya saat berkarier dan menjadikannya wajib pajak yang baik serta teladan untuk memberikan hak dan juga membantu untuk membayar pajak.