Insentif Pajak diperpanjang oleh Pemerintah Hingga Desember 2020

PMK-86/PMK.03/2020

Insentif Pajak  diperpanjang oleh Pemerintah Hingga Desember 2020
Majalah Pajak

PAJAK.MY.ID - Senin (29/6/2020) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan didalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, bahwa telah resmi memberikan perpanjang waktu untuk pelaku usaha yang memiliki kewajiban membayar pajak dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19 hingga Desember 2020, dari rencana semula yang berakhir pada September 2020. 

Kemudian, perincian insentif apa saja yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada para pelaku usaha pada saat pandemi Covid-19,  yaitu sebagai berikut :

  1. Insentif PPh pasal 21 DTP, diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak pada salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Ini berarti karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta pada sektor ini akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai. Dimana, fasilitas tersebut sebelumnya hanya tersedia bagi 1.062 bidang industri dan perusahaan KITE.
  2. Insentif pajak UMKM, diberikan kepada pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah. Maka demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu mengajukan Surat Keterangan PP 23 tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.
  3. Insentif PPh pasal 22 impor, diberikan kepada wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu, pada perusahaan KITE, dan pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor.
  4. Insentif Angsuran PPh Pasal 25, diberikan kepada wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.013 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Dan penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang sebelumnya setiap tiga bulan. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 846 bidang industri dan perusahaan KITE.
  5. Insentif restitusi PPN, diberikan kepada wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, perusahaan di kawasan berikat, dan ditetapkan sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP) berisiko rendah. Insentif itupun diberikan tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti ekspor barang atau jasa kena pajak (JKP), penyerahan kepada pemungut Pajak Pertanbahan Nilai (PPN), dan penyerahan yang tidak dipungut PPN.

    Semua fasilitas ini bisa diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan ataupun memberikan surat keterangan yang dapat diakses atau dilakukan secara online melalui laman resmi DJP www.pajak.go.id, dan berlaku sejak pemberitahuan disampaikan hingga masa pajak Desember 2020.