Kabar Gembira.. Beli Ikan Sekarang Bebas PPN

Mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi perikanan yang besar, diharapkan pembebasan PPN atas komoditas ikan sebagai bahan pokok , dapat meningkatkan meningkatkn kesejahteraan rakyat.

Kabar Gembira.. Beli Ikan Sekarang Bebas PPN
Sumber Foto : DDTCNews

Jakarta, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru mengenai perincian barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (ppn). PMK yang dimaksud adalah PMK No. 99/2020.

Ketika dalam bagian pertimbangan, tertulis PMK ini diundangkan dalam rangka menambahkan cakupan jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN sekaligus memberikan kejelasan hukum. PMK ini dilatarbelakangi pada putusan Mahkama Agung (MA). "Untuk memberikan kejelasan hukum mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN dan menyelaraskan pada putusan MA No. 21/HUM/2018," 

Dengan latarbelakang pada putusan tersebut, Kementrian Keuangan menambahkan satu jenis barang kebutuhan pokok baru yang tidak dikenai PPN, adalah ikan.

Sesuai pada putusan MA, Pasal 1 ayat 2 PMK sebelumnya, PMK No. 116/2017, bertentangan dengan UU PPN, Pasal 1 ayat 1 b dan ayat 2 huruf b PP No. 81/2015, dan pasal 5 huruf c UU No. 12/2011 sepanjang tidak dimasukan bahwa ikan sebagai komoditas yang tidak dikenai PPN.

Sehingga pada putusan tersebut, komoditas ikan adalag barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengenaan PPN atas komoditas ikan ditetapkan tidak mempunyai kekutan hukum mengikat atau tidak berlaku umum.

Dijelaskan dalam PMK No. 99/2020 yang baru diterbitkan Kemenkeu, ikan yang penyerahannya tidak dikenai PPN adalah ikan segar atau dingin baik dengan atau tanpa kepala.

Terdapat pos tarif ikan yang tiidak dikenai PPN adalah 0302.31.00, 0302.32.00, 0302.33.00, 0302.34.00, 0302.35.00, 0302.36.00, ex 0302.039.00 (hanya tongkol abu-abu), ex 0302.49.39 (hanya kembung dan kawakawa/tongkol komo), ex 0302.89.19 (hanya bandeng), dan ex 0302.89.29 (hanya bandeng).

PMK No. 99/2020 ini mencabut PMK yang lama yakni PMK No. 116/2017. PMK No.99/2020 dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 5 Agustus 2020.