Kini Tiktok Akan Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kini Tiktok Akan Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Bagi anda pengguna aplikasi digital “Tiktok”, bersiaplah mulai tanggal 1 September 2020 setiap pengguna akan dikenakan Pajak Konsumen atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang atau jasa sebesar 10% dari harga sebelum pajak. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Kementerian Keuangan telah menunjuk 6 perusahaan teknologi global seperti Amazon Web Services Inc.,Google Asia Pacific Pte. Ltd.,Google Ireland Ltd.,Google LLC.,Netflix International B.V., dan Spotify AB. Kini Ditjen Pajak kembali menambah daftar sebanyak 10 perusahaan teknologi global yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk Titktok Pte.Ltd.,sebagai pemungut,penyetor,dan pelapor PPN per Juli 2020. Penunjukkan Tiktok Pte.Ltd sendiri merupakan gelombang kedua dari upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak digitalnya. Sehingga,saat ini total perusahaan teknologi global yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 16 perusahaan. 


Menurut Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Pelayanan,Penyuluhan,dan Hubungan Masyrakat Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa,pemungutan PPN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha bagi semua pelaku usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri,serta antara usaha konvensional dan juga usaha digital.


Disisi lain,pemerintah akan terus berupaya meningkatan efektivitas dan kesederhanaan dengan mengubah mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut menjadi dipungut oleh penjual produk digital luar negeri. Untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nanti, pelanggan atau pengguna aplikasi Tiktok harus membayar pajaknya sebesar 10% dari harga sebelum pajak serta harus mencantumkan kwitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pemungutan PPN. PPN yang dibayarkan kepada pelaku usaha luar negeri atas pembelian barang atau jasa dapat diklaim sebagai pajak masukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan mekanisme harus memberitahukan nama dan NPWP kepada penjual untuk dicantumkan pada bukti pungut PPN sebagai salah satu persyaratan sebagai dokumen seperti faktur pajak.


Untuk kedepannya Ditjen Pajak masih berupaya untuk terus menambah jumlah daftar perusahaan teknologi global sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna memperluas basis pajak digitalnya yang tentunya masih menjadikan  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriterian Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean sebagai dasar penunjukan dan pengenaan PPN.