Konsekuensi Melakukan Pembatalan Faktur Pajak

Tahukah anda bahwa pembatalan faktur pajak saat berlangsungnya transaksi akan menimbulkan konsekuensi yang harus ditanggung baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli .

Konsekuensi Melakukan Pembatalan Faktur Pajak
Sumber foto : klikpajak.id

Sebelum Anda melakukan pembatalan faktur pajak harus terlebih dahulu mengetahui konsekuensi apa yang diterima dari pembatalan transaksi tersebut. Salah satu penyebab adanya pembatalan faktur pajak adalah karena adanya transaksi yang dibatalkan.

Adapun penyebab lain terjadinya batal faktur pajak karena adanya kesalahan pengisian faktur pajak. Misal: Salah mengisi nama lawan transaksi.  Dalam hal kesalahan mengisi nama barang atau harga, maka penjual dapat membuat faktur pajak pengganti.

Dan kemudian saat berlangsung terjadinya pembatalan faktur pajak sebaiknya penjual memberitahu pihak pembeli. sebab apabila faktur pajak batal sementara sudah terlanjur di bayar dan dilaporkan akan membawa kosekuensi tersendiri.

 

Berikut ini adalah konsekuensi pembatalan faktur pajak bagi penjual dan pembeli :

Apabila terjadi pembatalan faktur pajak dan sudah dilakukan pelaporan SPT masa PPN, Maka harus melakukan pembetulan SPT masa PPN bulan terkait. Kemudian apabila sudah dibayarkan PPN Keluaran-nya ke kas negara, maka akan terjadi lebih bayar jika nilai transaksi pembetulan lebih kecil dari transaksi yang dibatalkan.

Dan akan kurang bayar jika nilai transaksi pembetulan lebih besar dari transaksi yg dibatalkan. Dalam hal lebih bayar wajib pajak dapat mengajukan kompensasi atau restitusi. Sementara apabila terjadi kurang bayar PPN, maka akan ada denda sebesar 2% per bulan dan maksimal 24 bulan atau 48%.

contoh, kurang bayar sebesar 1 juta, maka denda yang harus dibayar sebesar Rp20.000 (2% x Rp 1 juta = Rp20.000) maksimal Rp480.000 (48% x Rp 1 juta = Rp480.000)

Selain itu apabila terjadi telat lapor SPT masa PPN. akan dikenakan denda sebesar Rp500.000.

Jangan lupa apabila terjadi pembatalan faktur pajak agar membuat surat pemberitahuan faktur pajak batal untuk masing-masing pihak melalui KPP dimana masing-masing pihak terdaftar. serta dilengkapi dengan dokumen pernyataan pembatalan dan faktur yang batal sesuai ketentuan yang ada di PER-24/PJ/2012.