Mengenal Pengertian dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pemungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Mengenal Pengertian dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
https://goukm.id/pajak-pertambahan-nilai-ppn/

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau yang sering disebut dalam Bahasa Inggris Value Added Tax (VAT) yaitu pemungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual-beli karena adanya pertambahan nilai barang dan jasa dari perdarannya yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) pribadi atau Wajib Pajak  (WP) badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

PPN sendiri merupakan suatu pajak yang dikenakan secara tidak langsung, dimana pajak disetorkan oleh pihak lain (pedagang) yang sama sekali bukan penanggung pajak, atau dapat diartikan juga (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsusng terhadap pajak yang ia tanggung.  Dasar pengenaan pajak PPN diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM yang dimana telah beberapa kali diubah yang terakhir UU No.42 Tahun 2009 (UU PPN) (berlaku 1 Januari 2010).

Objek PPN 

Yang dapat dikenakan PPN atau biasa disebut Objek PPN yang terdapat dalam (UU PPN) Pasal 4 ayat (1), yaitu:

  1. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha,
  2. impor Barang Kena Pajak (BKP)
  3. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha,
  4. pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
  5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
  6. ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP),
  7. ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan
  8. ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kemudian, Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) :

  • Barang yang berwujud merupakan Barang Kena Pajak (BKP)
  • Barang yang tidak berwujud merupakan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud
  • Penyerahan pajak berada dalam Daerah Pabean, dan
  • Penyerahan pajak dilakukan dalam suatu kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Untuk Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) :

  • Jasa yang dikenakan adalah Jasa Kena Pajak (JKP)
  • Penyerahan pajak berada dalam Daerah Pabean, dan
  • Penyerahan pajak dilakukan dalam suatu kegiatan usaha atau pekerjaannya.