Objek Pajak yang dikecualikan dari Pengenaan PBB

Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) merupakan pajak yang memiliki sifat kebendaan sehingga subjek yang berada didalamnya tidak akan dihitung sebagai pajak.

Objek Pajak yang dikecualikan dari Pengenaan PBB
paper.id/blog finansial umk pengertian pajak bumi dan bangunan

Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) merupakan pajak yang memiliki sifat kebendaan sehingga subjek yang berada didalamnya tidak akan dihitung sebagai pajak. PBB murni hanya akan menghitung berapa besar dan berapa luas suatu bangunan tersebut. Dan untuk pembayaran PBB secara rutin akan dibayarkan setiap tahun karena merupakan suatu kewajiban untuk Wajib Pajak yang memiliki aset tersebut. Pajak ini juga dikenakan apabila ada transaksi jual beli antara dua pihak dimana terjadi pemindahan aset dari tanah atau bangunan.

Selanjutnya, setiap pajak memiliki beberapa hal penting yang terkandung misalnya, Objek Pajak. Objek Pajak adalah bagian terpenting yang dibicarakan dan dibahas dalam hukum perpajakan. Karena seorang Wajib Pajak tidak didapat dikenakan pajak jika tidak memiliki, menguasai ataupun menikmati objek pajak yang tergolong sebagai syarat objektif dari pengenaan pajak.

Namun, tidak semua Objek Bumi dan Bangunan dikenakan PBB. Karena terdapat Objek Pajak yang dikecualikan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan objek tersebut memiliki kriteria tertentu yang telah tercantum didalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu :

  1. Objek Pajak yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti tempat Ibadah, kesehatan, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang didalamnya tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan, contoh : masjid, sekolah, candi, gereja, panti asuhan.
  2. Tanah yang digunakan sebagai tempat peninggalan purbakala, kuburan, atau lainnya yang masih sejenis dengan hal tersebut.
  3. Objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang sebelumnya telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.
  4. Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan dan lainnya sebagai asas timbal balik.
  5. Objek pajak hutan wisata, hutan lindung, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.