Pajak Masukan itu Apa ??

Pajak Masukan itu Apa ??
sumber : https://www.harmony.co.id

Pajak Masukan itu Apa ??


Seperti yang dikatakan oleh Hestu Yoga Saksama  selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP “melalui PMK 89/2020 pengusaha kena pajak (PKP) petani tidak lagi dipusingkan dengan mekanisme penghitungan pajak masukan dalam menentukan besaran PPN yang disetor.”

Lalu apa yang sebenarnya dimaksud dengan ‘Pajak Masukan?’
Definisi pajak masukan menurut Kath Nithingale (2002) yaitu sebagai PPN yang dapat diklaim kembali atas pembelian yang dilakukan oleh PKP.
Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 24 UU PPN, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan barang kena pajak (BKP), perolehan jasa kena pajak (JKP), pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan/atau impor BKP.
Singkatnya, mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat PKP dapat mengkreditkan pajak masukan yang dibayarnya atas perolehan barang dan jasa dengan pajak keluaran yang dipungut ketika melakukan penyerahan barang. 

 

Apabila barang dan jasa tersebut digunakan untuk transaksi kena pajak maka pajak masukan umumnya dapat dikreditkan. Tetapi, apabila barang dan jasa tersebut digunakan untuk tujuan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, maka pajak masukan umumnya tidak dapat dikreditkan.
 

Alih – alih dapat dijadikan pengurang untuk mengetahui berapa besaran pajak yang harus disetor, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Prinsip pengkreditan pajak masukan diatur dalam Pasal 9 ayat 8 UU PPN. 
Kesimpulannya, Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan transaksi pembelian terhadap BKP atau pemanfaatan JKP. Maka pajak masukan berlaku ketika PKP berada pada posisi pembeli. Pajak masukan akan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk mengetahui besaran pajak yang harus disetor.