Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Biro Umroh, Haji, dan Bidang Keagamaan

Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Biro Umroh, Haji, dan Bidang Keagamaan

Salah satu jenis pajak yang harus digali untuk sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan perubahan yang ketiga yaitu Undang-Undang No. 42 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Banyak jenis usaha yang memberikan Pajak Pertambahan Nilainya ke kas negara lewat penyerahan maupun pemanfaatan barang atau jasa kena pajak. Salah satu usaha yang memiliki potensi dalam memberikan konstribusi PPN adalah perusahaan jasa biro perjalanan umum termasuk biro Haji,Umroh,dan jasa dibidang keagamaan yang jumlah peredaran bruto atau omzet atas bidang usahanya yang melebihi 4,8 Miliar per tahun atau yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).


Dalam PMK Nomor 75/PMK.03/2010 yang mengatur tentang perhitungan nilai PPN telah ditetapkan  11 kategori transaksi yang menggunakan nilai lain sebagai DPP PPN. Dari 11 transaksi tersebut terdapat 3 transaksi yang dikenakan tarif sebesar 1%,antara lain :

1. Penyerahan jasa biro perjalanan dan/atau agen perjalanan wisata.                                              

2. Jasa pengiriman paket.                                                                                                                

3. Jasa pengurusan transportasi

 

Perhitungan pungutan PPN untuk ketiga transaksi di atas sebenarnya sama seperti tarif PPN kategori transaksi lainnya yaitu sebesar 10%, namun untuk pungutan PPN-nya berbeda dengan transaksi lain. Transaksi pada umumnya mengenakan PPN sebesar 10% x harga jual Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Untuk ketiga transaksi yang sudah disebutkan diatas yang menggunakan nilai lain sebagai DPP, perhitungannya menjadi 10% x DPP x harga jual BKP/JKP. Sementara, penulisan pengenaan PPN dari ketiga transaksi di atas kemudian ditulis menjadi 10% x 10% x harga jual BKP/JKP, yang berarti 1% x harga jual BKP/JKP.

 

Namun untuk pelaksanaan pengenaan pajak pertambahan nilai untuk jasa biro Haji,Umroh,dan jasa keagamaan lainnya masih menuai polemik dari berbagai kalangan masyarakat termasuk Jasa biro Haji,Umroh,dan bidang keagamaan lainnya dengan alasan perbedaan pendapat antara UU Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur jasa biro tersebut dengan UU pelaksanaan Haji atau Umroh yang menyatakan bahwa umroh bukan termasuk wisata, melainkan ibadah sehingga tidak perlu dikenakan pajak. Masyarakat sangat menyayangkan adanya perbedaan perspektif mengenai Pajak Pertambahan Nilai untuk jasa biro Haji, Umroh, dan jasa bidang keagamaan lainnya. Jadi,sejauh ini untuk pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai  untuk jasa tersebut masih belum bisa terlaksana secara maksimal.