Pemerintah Indonesia Dorong Konsesus Pajak Digital Global Rampung Tahun Ini

Pemerintah Indonesia Dorong Konsesus Pajak Digital Global Rampung Tahun Ini

Tahun ini pemerintah ingin mendorong organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OEDC) menghasilkan kesepakatan atau konsesus mengenai pajak digital secara global. Pemerintah menginginkan agar konsesus disepakati ditahun ini. Apabila konsesus tersebut berhasil disepakati,maka pemerintah dapat menarik Pajak Penghasilan (PPh) dari perusahaan tekologi global seperti  Amazon Web Services Inc.,Netflix International B.V.,Google Asia Pasific Pte,Ltd.,Google Ireland Ltd.,Google LLC.,dan Spotify AB.


Dalam Video Conference, Kamis(23/7), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menyampaikan, ”Kami memang ingin mendorong konsesus terkait pajak digital,karena kami melihat manfaat besar apabila OEDC menyetujui  kesepakatan ini.”

Saat ini pemerintah sendiri masih memiliki perjanjian pajak atau tax treaty dengan 60 negara termasuk negara Amerika Serikat (AS). Sesuai perjanjian tersebut, subjek pajak luar negeri yang dapat dipungut Pajak Penghasilan (PPh) hanya perusahaan yang memiliki kehadiran secara fisik. Oleh karena itu, pemerintah masih belum bisa menarik Pajak Penghasilan (PPh)  dari perusahaan teknologi digital global tersebut, meskipun sudah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang memuat pengenaan PPh pada perusahaan teknologi digital.


Disisi lain, masih terdapat kendala dalam  konsesus tersebut yaitu negara Amerika Serikat dikabarkan akan menarik diri,dan meminta kepada pemerintah negara Indonesia agar konsesus tersebut diundur hingga tahun 2021. Padahal pemerintah Indonesia sendiri mengharapkan agar konsesus tersebut bisa rampung ditahun ini dan negara Amerika Serikat dapat kembali melanjutkan diskusi secara positif mengenai konsesus tersebut agar menghasilkan solusi yang baik secara global.