Penjelasan, Pengenaan Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 17

Penjelasan, Pengenaan Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 17
indonesiaconsult.com

Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) beberapa kali telah mengalami perubahan atau amandemen sejak pertama kali dikeluarkan yaitu Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1983. Dan beberapa revisi tersebut diantaranya UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, No. 17 Tahun 2000 sampai UU No. 36 Tahun 2008. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri Pajak Penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan (subjek pajak) atas penghasilan yang diterima (objek pajak) dalam Tahun Pajak.

Penjelasan PPh Pasal 17

Salah satu dari ketentuan PPh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 17. PPh pasal 17 yaitu pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Kemudian, apabila mengacu pada PPh pasal 17, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia menerapkan skema tarif progresif. Penggunaan tarif progresif ini pada PPh pasal 17 adalah suatu perwujudan asas keadilan. Karena, orang yang memiliki penghasilan tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan orang yang penghasilannya rendah.

Pengenaan Tarif PPh Pasal 17

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 
    • Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp. 50.000.000, tarif pajak yang dikenakan adalah 5%
    • Penghasilan Kena Pajak (PKP) di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, tarif pajak yang dikenakan adalah 15%
    • Penghasilan Kena Pajak (PKP) di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tarif pajak yang dikenakan adalah 25%
    • Penghasilan Kena Pajak (PKP) di atas Rp 500.000.000, tarif pajak yang dikenakan adalah 30%
  2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri , tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak badan ada dalam PPh pasal 17 Ayat 1(b), yakni sebesar 28%. Tetapi, pada PPh Pasal 17 Ayat 2(a) dikatakan bahwa mulai tahun pajak 2010 tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan ditetapkan sebesar 25%. Dan pada PPh Pasal 17 Ayat 2(b) yaitu Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT yang paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Jika telah memenuhi persyaratan tertentu lainnya akan mendapat tarif sebesar 5% lebih rendah. Tarif ini juga lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Dan PPh Pasal 17 Ayat 2(c) yaitu tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sebesar 10% dan bersifat final. Dan PPh Pasal 17 Ayat 2(d) yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Contoh Perhitungan PPh Pasal 17 (Sederhana)

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp.            800.000.000, perhitungan pajaknya:

  • Penghasilan Kena Pajak: Rp. 800.000.000
  • Pajak Penghasilan Terutang:
  •  5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000
  • 15% x Rp. 200.000.000 = Rp. 30.000.000
  • 25% x Rp. 250.000.000 = Rp. 62.500.000
  • 30% x Rp. 300.000.000 = Rp. 90.000.000
  • Maka, total pajak penghasilan terutangnya = Rp. 185.000.000

2. Penghitungan pajak penghasilan (PPh)  untuk wajib pajak badan dengan         penghasilan kena pajak (PKP) senilai Rp. 2.000.000.000. Perhitungan pajak      penghasilannya:

  • Penghasilan Kena Pajak: Rp. 2.000.000.000
  • Pajak Penghasilan Terutang:
  • 25% x Rp. 2.000.000.000 = Rp. 500.000.000