Percepatan dalam Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

Percepatan dalam Kebijakan Pajak Ekonomi Digital
detiknews

Dalam sekejap kini teknologi informasi dan juga komunikasi merajai beragam model bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya. seluruh perkembangannya begitu cepat hingga mentransformasi banyak aktivitas ekonomi konvensional, dan transformasi itu dikenal dengan digitalisasi ekonomi. 

Digitalisasi ekonomi ini sendiri membuat kemungkinkan akan terjadinya transaksi tanpa kehadiran fisik. Dan perusahaan dapat melakukan penjualan untuk meraih laba tanpa hadir di negara konsumennya. Perkembangan digitalisasi ekonomi menghadirkan tantangan baru di bidang perpajakan, salah satunya kondisi seperti diatas tersebut akan sangat menyulitkan penentuan di mana nilai tambah diperoleh. Lalu akibatnya yaitu, timbullah kerancuan yuridiksi manakah yang berhak untuk memajakinya.

Saat ini, dalam sistem perpajakan masih mengandalkan kehadiran fisik sebagai dasar subjek pajak. Maka celah untuk menghindari pajak dan mengalihkan kewajibannya ke yuridiksi dengan tarif rendah seperti ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional khususnya raksasa teknologi digital.

Meskipun pada dasarnya, digitalisasi ini tidak menimbulkan bentuk penghindaran pajak yang benar-benar baru. Namun, OECD menyebutkan beberapa fitur ekonomi digital ini memperburuk risiko pada skema penggerusan basis pemajakan dan pengalihan keuntungan.

Kebijakan Futuristik (Mengarah pada masa depan)
Kehadiran World Wide Web (www) pada 1990-an menjadikannya sebuah tanda dimana ekonomi digital dimulai. Semua itu terus berkembang dan menghadirkan bermacam-macam bisnis baru seperti e-commerce, iklan online, sampai cloud computing. Dan sebagai antisipasi isu perpajakan yang timbul dari digitalisasi, OECD pada 1998 pun melaksanakan konferensi tingkat menteri di Ottawa, Kanada, dan menghasilkan kerangka perpajakan yang berjudul "Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions".

Kemudian perdebatan pemajakan digital belum juga menghasilkan konsensus selama dua dekade setelahnya. OECD dan G20 masih berembuk untuk mencari kesepakatan dari pemajakan ekonomi digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan sistem perpajakan belum dapat mengimbangi laju perkembangan ekonomi digital. Karena itu, seluruh otoritas pajak, akademisi dan juga praktisi di bidang perpajakan sebaiknya duduk bersama untuk memikirkan rancangan kebijakan dan sistem perpajakan yang dapat diaplikasikan agar bisa mengikuti perkembangan ekonomi digital di masa depan.

Seluruh rancangannya itu ditujukan untuk mengatasi penghindaran pajak, mengamankan penerimaan negara dan agar tidak mendistorsi keputusan dunia usaha dalam berinvestasi atau mengembangkan bisnisnya.