Sanksi Telat Bayar dan Telat Lapor Pajak

Dalam sistem self assessment, menghitung, membayar dan melapor pajak merupakan kewajiban yang harus di lakukan oleh wajib pajak.

Sanksi Telat Bayar  dan Telat Lapor Pajak

Dalam sistem self assessment, menghitung, membayar dan melapor pajak merupakan kewajiban yang harus di lakukan oleh wajib pajak. Namun pemerintah tetap akan melakukan uji kepatuhan terhadap wajib pajak yang di nilai tidak melaporkan data perpajakannya secara logis dan benar. Bahkan pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur sanksi tidak membayar pajak dan atau tidak melapor pajak. Sanksi tidak membayar tersebut bertujuan agar wajib pajak menjadi semakin patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. 

Pemberian sanksi terkait tidak ditunaikan kewajiban perpajakannya bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan atau gijzeling. Sanksi lainnya apabila tidak atau telat membayar pajak yaitu dikenakannya sanksi administratif berupa sanksi bunga. Sanksi tersebut telah dicantumkan dalam pasal 9 ayat 2(a) UU KUP yang menyatakan bahwa wajib pajak yang telat membayar akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sedangkan dalam pasal 9 ayat 2(b) disebutkan bahwa, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda 2% per bulan. Denda tersebut dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran dengan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Kemudian wajib pajak juga harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan atau tahunan. Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan oleh wajib pajak  dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan yang telah diberikan, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda, yaitu sebesar :

1. Sebesar Rp.500.000 untuk SPT Masa PPN.
2. Sebesar Rp.100.000 untuk Denda Lapor (PPh 21, PPh 23, Pasal 4 Ayat 2,dan PPh 25) atau SPT Masa lainnya.
3. Dan sebesar Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Selain sanksi administratif berupa sanksi bunga dan sanksi denda, terdapat sanksi administratif lainnya apabila wajib pajak tidak menunaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi kenaikan dan juga sanksi berupa pidana. Sanksi kenaikan termasuk sanksi terberat untuk sanksi administratif sehingga sangat dihindari bagi setiap Wajib Pajak yang tidak patuh. Dinamakan sanksi kenaikan karena wajib pajak yang tidak menunaikan kewajiban perpajakannya harus membayar pajak berlipat ganda dari jumlah pajak sebelumnya. Perhitungannya menggunakan persentase tertentu dari total pajak yang belum/tidak dibayarkan. Sementara, sanksi pidana merupakan sanksi terberat yang harus diterima bagi wajib pajak yang membandel. Sanksi pidana ini diberikan bagi  wajib pajak yang melakukan  pelanggaran berat yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara serta dilakukan lebih dari satu kali. 

Contoh dari pelanggaran berat yang dimaksud adalah seperti pengusaha yang menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya tersebut sehingga pajak yang dipungut tidak diberikan pada negara. Hukuman terberat dari sanksi pidana ini adalah penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama mencapai 6 tahun. Selain itu, sanksi pidana ini bisa dengan denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutan yang tidak dibayar atau kurang dibayar.