Insentif Fiskal Pembebasan PPH 21 Karyawan Indonesia

Insentif Fiskal Pembebasan PPH 21 Karyawan Indonesia

Insentif Fiskal Pembebasan PPH 21

Akibat semakin luasnya penyebaran virus COVID-19 pemerintah menetapkan kebijakan agar masyarakat meminimalisir kegiatan diluar serta menghindari banyaknya kerumunan untuk memutus penyebaran virus COVID- 19. Namun akibat kebijakan tersebut banyak sekali dampak yang dirasakan masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah dampak PHK besar - besaran yang terjadi dari bulan April 2020 sampai saat ini, sehingga menyebabkan tingginya tingkatnya pengangguran di Indonesia serta menurunnya produktifitas usaha di berbagai bidang. 

"Untuk menangani dampak Covid-19 saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Pemerintah telah berusaha untuk mengeluarkan kebijakan - kebijakan baru untuk mengatasi masalah ini. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu dengan memberikan Insentif Pembebasan Pajak PPH 21 dengan anggaran sebesar Rp 25 Triliun, hal ini diatur dalam Peraturan terbaru Menteri Keuangan yaitu (PMK) No.86/PMK.03/2020, Pembebasan ini berlaku hingga Desember 2020 dan hanya diperuntukan bagi karyawan yang memiliki gaji maksimal Rp.200.000.000 setahun. 

Peraturan ini dibuat untuk meringankan tekanan ekonomi masyarakat akibat dampak Covid- 19 khususnya yang dirasakan oleh para karyawan. Namun hingga saat ini pemerintah terus berusaha mengoptimalkan hal tersebut agar dapat tersalurkan dengan baik dan merata ke seluruh karyawan yang bekerja di Perusahaan yang memang terdampak Covid-19 secara signifikan.