Survei Wajib Pajak Strategis, Ini yang dilakukan DJP !

Survei Wajib Pajak Strategis, Ini yang dilakukan DJP !
Sumber foto: DDTC

Survei 174.000 Wajib Pajak , Ini yang dilakukan DJP!


Wajib Pajak Strategis merupakan Wajib Pajak yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan di suatu wilayah. Untuk itu pemerintah harus mengadakan pengawasan dan pengecekan atas kegiatan terbaru yang dimilik Wajib Pajak dan respon atas pemanfaatan kebijakan insentif Pajak yang diberikan pemerintah.

Survei yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) terhadap sekitar 174.000 wajib pajak strategis menjadi bahasan utama media pajak nasional sejak, Selasa (4/8/2020). “Hasil survei akan menjadi salah satu bahan pertimbangan otoritas dalam merumuskan kebijakan insentif dan administrasi pajak.” Terang Hestu Yoga Saksama (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP)

Survei tersebut akan berlangsung pada minggu pertama agustus untuk agenda menghimpun data , dan untuk mengisi serta menyerahkan survei Wajib Pajak Strategis diberi waktu paling lambat 7 agustus 2020. Dan dikirimkan melalui email .

Berikut terkait Kesiapan Infrastruktur Teknologi informasi untuk implementasi pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
1.     Evaluasi Insentif Pajak
Hestu Yoga Saksama, (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP) menjelaskan bahwa hasil survei yang dikirimkan kepada 174.000 wajib pajak strategis melalui email juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi kebijakan insentif pajak. Dengan batas waktu penyerahan survei Wajib Pajak sampai tanggal 7 Agustus 2020

2.    Aplikasi untuk Pemungut PPN Produk Digital
“Aplikasi untuk enam pelaku usaha pemungut PPN produk digital sudah siap untuk digunakan. Aplikasi tersebut akan digunakan mulai proses aktivasi sampai dengan pelaporan.” Kata Iwan Djuniardi  (Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP)

3.    Batas Waktu Penyampaian Pemberitahuan
DJP memberikan waktu untuk penyampaian pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Juli 2020. Hal ini tertera dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-43/PJ/2020.
Tanggal penyampaian Pemberitahuan terlambat :
•    Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk masa juli diserahkan selambat-lambatnya pada 10 Agustus 2020
•    Insentif PPh pasal 25 masa pajak juli diserahkan selambat-lambatnya pada 15 Agustus 2020

4.    Anggaran Penanganan Covid-19
Presiden Joko Widodo lagi – lagi geram akibat penyerapan anggaran stimulus penanganan pandemi Covid- 19 masih cukup rendah.
Menurut data terkait saat ini realisasi penyerapan dana stimulus Covid-19 hanya mencapai Rp141 triliun atau 20,2% dari anggaran Rp695 triliun yang diberikan pemerintah, dan 40% dari total anggaran tersebut belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali 40%. DIPA saja belum ada, bagaimana mau direalisasi?" kata Jokowi.

5.    Daya Beli Masyarakat
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya deflasi 0,01% atas indeks harga konsumen pada Juli 2020   
“Perlu adanya perhatian terkait daya beli masyarakat karena inflasi inti secara tahunan mengalami penurunan.” Ucap Suhariyanto (Kepala BPS)
 “Inflasi inti menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada upaya lebih untuk kita meningkatkan daya beli masyarakt di Indonesia.” kata Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)