Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Tarif PPh Perusahaan Terbuka itu Berbeda

Perlu kita ketahui bahwa dalam Tarif Pajak Pengahasilan Badan dan Tarif PPh Perusahaan Terbuka itu Berbeda.

Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Tarif PPh Perusahaan Terbuka itu Berbeda
Sumber Foto : Klikpajak.id

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan antara Wajib Pajak (WP) Badan dengan status WP Badan sebagai perusahaan terbuka itu tidak la sama. Ketahui besar tarif pajak pada penghasilan ini yang dikenakan pada masing-masing badan usaha. Pengenaan tarif pajak penghasilan harus sesuai dengan ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Meski diketahui bahwa sama-sama WP Badan, antara perusahaan yang statusnya masi tertutup dan yang sudah terbuka melalui penawaran saham perdana (IPO/Initial Public Offering) dikenakan tarif yang berbeda pula.

Bagi perusahaan yang belum pernah menjadi perusahaan terbuka (Tbk) inilah yang umumnya hanya disebut sebagai WP Badan. Perusahaan yang sudah Go Public menjadi WP Badan perusahaan Tbk. 

Tarif Pajak Pajak Penghasilan Badan

Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan badan secara umum adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tarif yang dikenakan tersebut berlaku mulai pada tahun pajak 2010. Namun WP Badan dalam negeri bisa mendapatkan tarif yang lebih renda jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

  1. Badan atau perusahaan berupa perseroan terbuka.
  2. Wajib pajak menguasaisetidaknya 40% dari seluruh jumlah saham yang disetrkan serta diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
  3. Tarif yang dibebankan 5% lebih rendah dari tarif normal.

Melihat ketentuan di atas, berikut ini adalah contoh cara perhitungan tarif pajak badan:

Besaran PKP suatu perusahaan senilai Rp.5.000.000.000 dan tarif penghasilan badan yang dibayar adalah 25% x Rp.5.000.000.000 = Rp1.250.000.000.

Sebagai catatan, untuk penghasilan yang dipotong denga PPh Final tidak mengikuti ketentuan yang di atas. Tarif PPh Fina memiliki aturan sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Berapa Tarif PPh Badan Perusahaan Terbuka (Tbk)

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, Tarif PPh bagi WP Badan Perusahaan terbuka turun.

Beleid ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) UU No.2/2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No.1/2020 tentang :

Kebijakan Keuangan Negara dab Stabilitas Sitem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Daam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Prekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistek Keuangan Mnejadi Undang-Undang.

Sesuai Pasal 2 PP No.30/2020 tersebut, tarif PPh Badan wajib pajak badab dalam negeri dan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) adalah :

  • 22% berlaku pada 2020 dan 2021
  • 20% mulai berlaku pada 2022

Kriteria atau syarat perusahaan yang bisa menikmati penurunan tarif ini adalah :

  • Wajib Pajak Dalam Negeri
  • Berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk)
  • Jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangka pada bursa efek di indosesia paling sedikit 40%
  • Memenuhi Persyaratan tertentu

Tambahan Penurunan Tarif PPh Badan Perusahaan Tbk

Pemerintah juga sudah memberikan adanya tambahan penurunan tarif PPh Badan Perusahaan Tbk 3% dari tarif yang sebelumnya sudah diturunkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) bagian C bahwa badan yang dapat memenuhi syarat-syarat tertentu bisa mendapatkan penurunan tarif sebesar 3% dari tarif yang tercantum dalam Pasal 2 .

Dengan tambahan pengurangan tarif pajak penghasilan badan sebesar 3% dari tarif yang sebelumnya telah ditetapkan, maka perusahaan dapat memperoleh tarif pajak penghasilan badan samai 19% di tahun pajak 2020 dan 2021, serta 17% di tahun pajak 2022.

Berikut syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan penurunan tarif pajak penghasilan badab sebesar 3% dari 22% dan 20% menurut Pasal 3 ayat (2).

  1. Saham dikuasi setidaknya 300 pihak.
  2. Setiap pihak di dalam perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dab disetor penuh.
  3. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek indonesia wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.
  4. Membuat Laporan kepada Direktorat Jendral Pajak.

Perusahaan Tbk yang Tidak Bisa Manfaatkan Perunan Tarif PPh

Sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) beleid tersebut bahwa ada kriteria perusahaan yang tidak bisa mendapatkan penurunan tarif PPh Badan, yakni :

  • Perusahaan Tbk yang membeli kembali sahamnya (Buy back)
  • Perusahaan Tbk yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam UU PPh dengan WP Peseroan Terbuka.