Tata Cara Pengajuan dan Penelitian Insentif Restitusi PPN Status Lebih Bayar

PPN dengan status lebih bayar berencana untuk melakukan restitusi dengan memanfaatkan insentif PPN dalam PMK No 86/2020

Tata Cara Pengajuan dan Penelitian Insentif Restitusi PPN Status Lebih Bayar
atpetsi.or.id

Ketentuan dari insentif PPN berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat dalam PMK No.86 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Dan dalam pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN.

Tata cara dalam pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN untuk wajib pajak yang akan memanfaatkan insentif PPN dalam PMK No 86/2020 ini diatur dalam SE-43/PJ/2020. Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. Mempunyai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) seperti yang tercantum dalam Lampiran huruf P PMK No 86/2020;
  2. sudah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, atau
  3. sudah mendapat izin penyelenggara kawasan berikat, izin PDKB, ataupun izin  pengusaha kawasan berikat.

Jika sudah memenuhi syarat tersebut, Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharuskan memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak mengacu pada Pasal 9 ayat (4c) UU PPN dalam SPT masa PPN untuk memperoleh pengembalian pendahuluan pembayaran. Dan  terdapat syarat lain, restitusi diajukan dengan jumlah lebih bayar maksimal Rp 5 miliar dan SPT masa PPN yang dilaporkan (termasuk pembetulan SPT masa PPN) adalah SPT masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020, kemudian dilaporkan paling lama yaitu 31 Januari 2021.

Kemudian atas permohonan pengembalian pendahuluan PPN akan ditindaklanjuti sesuai prosedur pengembalian pendahuluan PKP berrisiko rendah. Dan dari Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dalam jangka waktu satu bulan sejak SPT masa PPN diterima. 

Selanjutnya, berdasarkan SE-43/PJ/2020, penelitian kewajiban formal pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PKP berisiko rendah antara lain :

  • PKP akan diteliti mengenai hal kode KLU, penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE atau KMK mengenai izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB, pada SPT masa PPN yang di dalamnya terdapat permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

  • Jumlah lebih bayar didalam SPT masa PPN (termasuk pembetulan SPT masa PPN) secara akumulatif tidak lebih dari Rp5 miliar.

  • SPT masa PPN, pembetulan SPT masa PPN, termasuk pengajuan surat permohonan tersendiri, yang diajukan pengembalian pendahuluan merupakan masa pajak April - Desember 2020 dan dilaporkan paling lama 31 Januari 2021.

  • PKP tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana dalam bidang perpajakan.

  • PKP tidak dipidana karena tindak pidana dalam bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir sebelum SPT masa PPN disampaikan.

Dan untuk penelitian materiel pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PKP berisiko rendah yaitu :

  • Memastikan kembali kebenaran penulisan dan penghitungan pajak, seperti kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak.
  • Meneliti dan memeriksa ulang pajak masukan, seperti faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya sama dengan faktur pajak, apapun yang dikreditkan oleh PKP berisiko rendah telah dilaporkan dalam SPT masa PPN oleh PKP yang menerbitkan faktur pajak. 
  • Pajak masukan yang telah dibayarkan sendiri oleh PKP yang berisiko rendah telah divalidasi dengan NTPN.