Tata Cara Perekaman SSP Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP

Tata Cara Perekaman SSP Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP
Online Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 terkait dengan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19, salah satunya perpanjangan insentif PPh Pasal 21 DTP sampai dengan masa Desember 2020. Petunjuk pelaksanaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-43/PJ/2020. Selain itu tata cara perekaman SSP PPh 21 DTP ke dalam eSPT juga mengalami perubahan.

Tata cara pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP dan pencetakan kode billing sebagai berikut :

  1. Pemberi kerja, baik itu ajib pajak pusat maupun wajib pajak cabang, yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP diwajibkan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing yang dibubuhi dengan cap ataupun tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020”;
  2. Sebagai pemberi kerja baiknya telah menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 untuk sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dan kemudian proses pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing diganti dengan perekaman kode NTPN yang diawali dengan angka 9 (misalnya: kode billing yang terbentuk adalah 023456778980156 maka kolom NTPN dalam e-SPT di isi dengan 9023456778980156);
  3. SSP/ cetakan kode billing disimpan dan diadministrasikan oleh pemberi kerja.

Selanjutnya, apabila Anda menyampaikan SSP nonmanual dengan menggunakan sistem e-Billing, pembubuhan keterangan tersebut dapat Anda tuliskan pada bagian uraian dalam formulir Surat Setoran Elektronik (SSE). Dengan demikian, setelah form SSE disimpan dan kemudian kode billing dicetak maka hasil cetakannya akan terlihat seperti gambar dibawah ini :