Tiga Penyebab Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Diterbitkan

Penagihan pajak denga surat paksa adalah tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta dengan biaya penagihan.

Tiga Penyebab Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Diterbitkan
Sumber Foto : DDTC.CO.ID

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang no.19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang no.19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2001.

Penagihan pajak dengan surat paksa adalah tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta dengan biaya penagihan.

Sebelum menerbitkan surat paksa, Ditjen Pajak terlebih dahulu menerbitkan surat teguran. Berikut ini tiga penyebab munculnya surat penagihan pajak :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.

3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pada surat teguran yang telah disampaikan setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo. Kemudian apabila wajib pajak belum melunasi utang pajaknya hingga melewati 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran maka surat paksa diterbitkan.

Kemudian surat paksa diterbitkan pejabat dan disampaikan langsung oleh juru sita kepada penanggung pajak. Apabila penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dalam 2x24 jam maka pejabat akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.