Wajib Pajak Non Efektif (NE) dikatakan Status Non Aktif Sementara

Wajib Pajak Non Efektif (NE) dikatakan Status Non Aktif Sementara
Efaktur Dan Espt

Wajib Pajak Non Efektif (WP NE) merupakan status dimana wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Apabila wajib pajak sudah mendapatkan status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Non Efektif maka NPWP-nya tersebut tetap ada dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tetapi tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya baik SPT Tahunan ataupun SPT Masa.

Nah bagi sebagian pengusaha pemula, sering kali muncul kekhawatiran tentang bagaimana kewajiban perpajakan saat usaha yang dijalankannya ternyata tutup. Apakah tetap harus bagi seorang pengusaha untuk tetap melakukan pelaporan pajak? Dan jawaban atas masalah tersebut yaitu pengusaha tidak perlu risau, karena untuk pengusaha yang sudah tidak aktif lagi menjalankan usaha dapat mengajukan permohonan non efektif sebagai wajib pajak. Mungkin disini masih banyak yang belum mengetahui istilah tersebut.

Berikut ini merupakan kondisi-kondisi yang bisa membuat WP berstatus non efektif dengan mengacu pada Landasan hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaiamana telah diubah menjadi PER-38/PJ/2013, dimana wajib pajak dapat dikecualikan dari pengawasan rutin oleh kantor pajak pratama (KPP) apabila:

  1. Wajib pajak orang pribadi (WPOP) menjalankan usaha atau pekerjaan bebas namun nyatanya tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
  2. Wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang tidak menjalankan usahanya ataupun pekerjaan bebas dan penghasilan yang didapatkan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
  3. Wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak ada maksud untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
  4. Wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan sebagai wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Misalnya wajib pajak yang merupakan bendahara pemerintah namun tidak lagi melakukan pembayaran dan belum melakukan penghapusan NPWP;
  5. Wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah sama sekali melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak ataupun penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan;
  6. Wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang telah meninggal dunia tetapi dari ahli warisnya belum menyampaikan pemberitahuan tertulis secara resmi atau belum mengajukan penghapusan NPWP orang yang telah meninggal tersebut.

Selanjutnya, penetapan wajib pajak non efektif (WP NE) ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan dan hanya dapat dilakukan oleh KPP.  Kemudian untuk pengajuan permohonan penetapan WP NE disampaikan melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Dan permohonan penetapan menggunakan surat pernyataan WP NE ini harus memenuhi kriteria dengan contoh format seperti yang tercantum dalam Lampiran XIX Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-60/PJ/2013.

Dan untuk sejauh ini dengan semakin berkembangnya teknologi permohonan pengajuan menjadi WP NE bisa dilakukan secara online. Berikut ini tata cara pengajuan WP NE online :

  1. Wajib pajak dapat mengisi formulir penghapusan NPWP pada aplikasi e-Registration yang terdapat pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu www.pajak.go.id;
  2. Permohonan penghapusan yang sudah disampaikan oleh wajib pajak dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum;
  3. Wajib pajak yang sudah menyampaikan formulir penghapusan NPWP dan sudah mengirimkan dokumen yang menjadi syarat untuk penghapusan ke KPP wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib wajak.
  4. Jika dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, maka KPP akan menerbitkan Bukti penerimaan surat secara elektronik untuk wajib pajak.